GARUT--(KIBLATRIAU.COM)-- Kesadaran peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Mandiri di Garut dalam membayar iuran bulan masih rendah. Kondisi tersebut menjadikan tunggakan pembayaran iuran terbilang cukup besar, bahkan terbesar di Jawa Barat."Tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri atau individu di Kabupaten Garut saat ini mencapai Rp 50 miliar per tahunnya. Jumlah ini sangat besar bahkan merupakan yang terbesar di bandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat," ujar Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Garut Rahmanto Fauzi, Selasa (13/8).

Rahmanto menyebutkan, bahwa tunggakan besar tersebut terjadi akibat rendahnya kesadaran peserta dalam membayar iuran. Dan akibat dari tunggakan tersebut, menurutnya tidak menutup kemungkinan menjadikan terjadinya defisit. Untuk iuran kepesertaan jaminan kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan melalui perusahaan atau ASN (aparatur sipil negara), disebutnya cukup lancar dan senantiasa rutin masuk setiap bulan."Hal ini berbeda dengan iuran peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang rata-rata baru bayar ketika mereka sakit dan membutuhkan BPJS. Padahal kan baik JKN BPJS sifatnya gotong royong, di mana setiap iuran yang masuk bisa digunakan atau dimanfaatkan siapa saja yang membutuhkannya lebih dahulu," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa peserta BPJS Mandiri berjumlah 185 ribu atau 10 persen dari jumlah masyarakat Garut. Sedangkan untuk total jumlah kepesertaan JKN BPJS Kesehatan di Kabupaten Garut, mencapai 1,9 juta atau 85 persen dari jumlah masyarakat Garut. "Sesuai Perpres nomor 8 tahun 2018 apabila kepesertaan BPJS Mandiri menunggak hingga beberapa bulan maka dengan sendirinya kartu kepesertaan BPJS yang bersangkutan dinyatakan non aktif atau gugur dengan sendirinya. Kita terus berupaya untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan dibantu kader BPJS untuk lebih menggugah tingkat kesadaran masyarakat," ungkapnya.(Net/Hen)